A. PENGARUH
PERANG DINGIN TERHADAP INDONESIA
Setelah Perang
Dunia II berakhir, muncul dua kekuatan besar di dunia yang saling bersaing dan
bertentangan. Dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang berpaham
demokrasi-kapitalis dan Uni Soviet yang mengusung paham sosialis-komunis. Kedua
negara tersebut berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di berbagai negara di
dunia dengan berbagai cara mulai dari pemberian bantuan ekonomi hingga bantuan
persenjataan. Persaingan kedua negara besar ini menimbulkan keprihatinan
masyarakat internasional akan terjadi Perang Dunia III. Selama perebutan
pengaruh itu, kedua negara tersebut tidak pernah bertemu dan berhadapan secara
langsung , tapi hanya berada di belakang dengan memberikan dukungan kepada
masing-masing negara yang bersengketa seperti yang terjadi pada Perang Korea,
Perang Vietnam. Oleh karena itu disebut Perang Dingin.
Perang Dingin
berdampak pada peta perpolitikan dunia pada saat itu. Negara-negara di dunia
terbagi-bagi setidaknya menjadi tiga kelompok yaitu negara-negara Blok Barat
yang menganut paham demokrasi-kapitalis, negara-negara Blok Timur yang berpaham
sosialis-komunis, serta negara-negara yang tidak memihak salah satu blok pun
yang sering disebut negara-negara non-blok. Negara-negara yang biasanya menjadi
incaran perebutan pengaruh kedua negara tersebut adalah negara-negara di Asia
dan Afrika, termasuk Indonesia.
1.
Arah Kebijakan Luar Negeri
Indonesia di Masa Perang Dingin
Pada tahun 1960-an
ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan
pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Hal
ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik
Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan
memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan
perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok
Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan
Indonesia dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat Internasional.
Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara
Barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme.
Peristiwa
pemberontakan G30S / PKI yang diduga didalangi PKI tahun 1965 menjadi titik
balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30S / PKI ini diikuti oleh
pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto.
Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah halauan kebijakan luar negeri
Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga
semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.
2.
Peran Lembaga Keuangan
Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Baru.
Dibawah
pemerintahan Orde Baru, setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi
melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat digunakan untuk
memperbaiki ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk Repelita (Rencana
Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam
sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment
Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia,
Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat.
Selain
negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pinjaman dana dari Bank
Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (IBRD / International Bank for Recontruction and Development) atau Bank
Dunia (World Bank). Bank dunia
merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat
struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang
membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP / Structural Adjustment
Program). Bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap sektor yang
dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan
kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut. Tujuannnya adalah untuk
meliberalisas sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan
yang merintangi produktivitas perekonomian.
Disisi lain, untuk
membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah Indonesia meminta
bantuan dari IMF (International
Monetary Fund). Pemerintah perlu
meredam laju inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF mempunyai tugas
melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali keseimbangan
neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan
moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan saran-saran yang
harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomiannya.
3.
Perkembangan Modal Asing Setelah
Tahun 1906
Perekonomian Indonesia
mulai membaik menuju ke arah stabil. Apalagi ketika perekonomian pada tahun
1970-an terjadi “krisis minyak dunia” menguntungkan Indonesia karena karena
harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini memberikan keuntungan devisa yang
berlipat ganda bagi pemerintah Indonesia. Perekonomian Indonesia mulai pulih
dan beranjak stabil. Dengan cadangan devisa yang begitu besar, pemerintah
berusaha mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk membangun industri besar-besaran, mengingat selama
ini Indonesia hanya berfokus pada bidang pertanian, sedangkan industri belum
digarap sungguh-sungguh karena keterbatasan dana.
Untuk membangun
industri, pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan bagi investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia dan ikut serta dalam membangun perekonomian
Indonesia. Terlebih lagi setelah Orde Baru berkuasa, keamanan dalam negeri
sudah stabil dipandang cocok bagi investor asing sebagai tempat berinvestasi.
Para investor asing
menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai bentuk seperti berikut :
a.
Pertambangan
Pemerintah menjalin kerja sama dengan
negara-negara lain agar mau menanamkan modalnya di bidang pertambangan menggali
sumber kekayaan Indonesia agar bisa menjadi devisa negara. Tercatat beberapa
perusahaan dari Amerika Serikat dan Eropa tertarik membiayai penggalian dan
pengolahan barang tambang di Indonesia seperti pertambangan minyak di Aceh oleh
Exxon Mobile, pertambangan minyak di Riau oleh Caltex, pertambangan tembaga di
Mimika, Papua oleh Freeport Indonesia, dan pertambangan emas oleh Newmont.
b.
Otomotif
Pemerintah juga membuka
ketertinggalan di bidang teknologi, pemerintah juga membuka kesempatan kepada
pengusaha asing untuk mengembangkan usahanya di bidang otomotif seperti
produksi mobil dan motor. Perusahaan asing yang bergerak dibidang ini baru
sebatas perakitan mobil dan motor dikarenakan teknologi dan prasarana yang
belum endukung di Indonesia.
c.
Barang-barang
Elektronik
Setelah tahun 1965, usaha dibidang
barang-barang elektronik mengalami perkembangan pesat. Barang-barang elektronik
seperti televisi, radio, tape recorder, tidak lagi dikatakan sebagai barang
mewah sehingga permintaan terhadap barang-barang tersebut mengalami
peningkatan. Untuk itu dibutuhkan perusahaan yang mampu menyuplai peermintaan
yang besar. Beberapa perusahaan yang menanamkan modalnya dalam bentuk industri
perakitan barang-barang elektronik diantaranya Sony, Sharp, Samsung, dan
perusahan-perusahaan lainnya.
d.
Perkebunan
Untuk membangkitkan perekonomian
Indonesia, pemerintah sejak tahun 1965 mulai menggenjot sektor perkebunan,
mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa Agraris. Upaya pembukaan perkebunan
besar-besaran ini terganjal oleh masalah dana. Untuk mengatasi masalah ini
pemerintah mengundang investor asing untuk menggarap lahan-lahan perkebunan
seperti perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara, perkebunan teh di Jawa Barat,
perkebunan tembakau di Sumatra.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar